Tugas & Wewenang

Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
  1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  13. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  16. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
  1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  6. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  8. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  9. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  10. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  13. m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
  1. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
  2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
  5. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  6. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  7. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  9. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
  13. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  14. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  16. mengenakan sanksi administratif dan/atau
  17. menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  19. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  20. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  21. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
  1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  2. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
  3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
  7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  10. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
  11. melaksanakan keputusan DKPP; dan
  12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

BERITA TERBARU Kamis, 18 Oktober 2018 | 12:26 WIB
Keputusan KPU Kab. Gunungkidul Nomor 72/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/X/2018 (Fasilitasi APK) dan 73/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/X/2018 (Penambahan APK)
Sabtu, 06 Oktober 2018 | 09:03 WIB
Keputusan KPU Kab. Gunungkidul No 69/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/X/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul
Jumat, 28 September 2018 | 12:37 WIB
Pengumuman Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul
Rabu, 26 September 2018 | 12:49 WIB
Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilu 2019
Jumat, 21 September 2018 | 14:48 WIB
Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilu Tahun 2019
Rabu, 12 September 2018 | 08:37 WIB
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan Perubahannya
Selasa, 28 Agustus 2018 | 11:19 WIB
Pengumuman Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Partai Hati Nurani Rakyat Pada Pemilihan Umum 2019
Minggu, 12 Agustus 2018 | 08:26 WIB
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Selasa, 03 Juli 2018 | 14:34 WIB
PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Senin, 02 Juli 2018 | 09:16 WIB
PENGUMUMAN PENGAJUAN DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PEMILU TAHUN 2019
Kamis, 21 Juni 2018 | 08:29 WIB
PENGUMUMAN LELANG BARANG INVENTARIS KANTOR
Selasa, 10 April 2018 | 11:36 WIB
Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Di Wilayah D.I. Yogyakarta Dalam Pemilu Tahun 2019
Senin, 12 Maret 2018 | 14:58 WIB
Surat Edaran 59 Formulir Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD
Jumat, 09 Maret 2018 | 10:10 WIB
Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Gunungkidul Pemilu 2019
Senin, 05 Maret 2018 | 13:50 WIB
Pengumuman Perubahan Nama Calon Anggota PPS Pemilu 2019 KPU Kabupaten Gunungkidul
Senin, 26 Februari 2018 | 21:53 WIB
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS Pada Pemilu 2019 KPU Kabupaten Gunungkidul
Senin, 26 Februari 2018 | 16:12 WIB
Pengumuman Lelang Kotak Suara dan Bilik Suara Berbahan Alumunium Dalam Kondisi Rusak
Kamis, 22 Februari 2018 | 10:48 WIB
Ralat Hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2019 KPU Kabupaten Gunungkidul
Rabu, 21 Februari 2018 | 19:01 WIB
Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2019 KPU Kabupaten Gunungkidul
Sabtu, 17 Februari 2018 | 21:41 WIB
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2019 KPU Kabupaten Gunungkidul

Pengumuman Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul

Jumat, 28 September 2018 | 12:37 WIB

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Gunungkidul, maka dengan ini disampaikan: Pengumuman Nomor 812/PL.01.6-SD/3403/KPU.Kab/IX/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019Download disini...

selengkapnya »