Berita

KPU Kabupaten Gunungkidul terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani melalui penyelenggaraan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas (ZI) Triwulan I Tahun 2026 dan Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas Triwulan IV Tahun 2025, yang dilaksanakan pada Rabu, 21 Januari 2026, bertempat di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul. Rapat ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program Zona Integritas pada Triwulan IV Tahun 2025, sekaligus menyusun rencana aksi yang strategis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik pada Triwulan I Tahun 2026. Evaluasi dilakukan terhadap capaian kinerja, efektivitas program, serta kendala yang dihadapi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul, Asih Nuryanti dalam arahannya menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen bersama seluruh jajaran yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Penguatan budaya kerja berintegritas, peningkatan kualitas layanan publik, serta inovasi pelayanan menjadi fokus utama dalam mendukung terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Gunungkidul menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan internal dan peningkatan tata kelola kelembagaan guna menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berintegritas.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta mematangkan kesiapan teknis dan administratif dalam pelaksanaan LATSAR CPNS, sebagai bagian dari upaya pembentukan ASN yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara. Melalui koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan LATSAR CPNS Tahun 2026 dapat berjalan secara optimal dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat koordinasi terbaru, KPU Gunungkidul membahas hasil survei tahun 2025 yang melibatkan 50 responden, yaitu masyarakat yang meminta data dan informasi ke KPU. Rapat ini menjadi langkah awal untuk merancang tindak lanjut yang tepat, memastikan setiap aspirasi publik dapat ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. Dengan kegiatan ini, KPU Gunungkidul berharap pelayanan publik semakin optimal dan informasi yang dibutuhkan masyarakat lebih mudah diakses.

KPU Kabupaten Gunungkidul mengikuti kegiatan Knowledge Sharing Kewajiban Awal Tahun bagi Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap berbagai kewajiban administrasi dan kepegawaian di awal tahun anggaran, sebagai upaya penguatan tata kelola kelembagaan yang tertib, akuntabel, dan profesional. Salah satu materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah Knowledge Sharing Pelaporan LHKPN berdasarkan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2017, yang membahas ketentuan pelaporan bagi pejabat yang baru pertama kali menjabat, pelaporan periodik tahunan, hingga pelaporan pada saat berakhir masa jabatan atau pensiun. Selain itu, dijelaskan pula batas waktu penyampaian laporan, dokumen pendukung, serta hal-hal penting yang wajib diperhatikan dalam pengisian LHKPN melalui aplikasi. Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai tata cara pengisian SKP Triwulan IV dan SKP Tahunan, guna memastikan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan knowledge sharing ini, diharapkan seluruh pegawai KPU dapat menyamakan persepsi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU secara optimal di tahun berjalan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Rapat Pleno Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk bulan Desember 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, akuntabilitas, serta pengawasan internal dalam penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 5 Januari 2026 di Kantor KPU Kab. Gunungkidul. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua dan Anggota beserta Sekretaris KPU Kab. Gunungkidul. Selain itu rapat juga dihadiri oleh pejabat sturktural dan fungsional, serta pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hukum pada KPU Kab. Gunungkidul. Rapat dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas SPIP KPU Kab. Gunungkidul, R. Andrey Kesuma. Rapat pleno tersebut membahas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPIP selama bulan Desember 2025, termasuk identifikasi risiko, efektivitas kegiatan pengendalian, serta tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam rapat ini, masing-masing penanggung jawab kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian intern di unit kerja masing-masing. Ketua Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul, R. Andrey Kesuma, dalam arahannya menekankan pentingnya konsistensi penerapan SPIP sebagai bagian integral dari manajemen organisasi. SPIP diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap proses kerja guna meminimalisir risiko dan meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan. Melalui rapat pleno ini, KPU Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian intern secara berkelanjutan, sehingga mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Senin, 22 Desember 2025, KPU Kabupaten Gunungkidul berkesempatan hadir dalam Diskusi Publik dan Penghargaan Hari Ibu ke-97 yang diselenggarakan oleh KPU RI dengan tema: “Perempuan Penggerak Perubahan: Perempuan Memimpin Demokrasi Berkembang”. Di balik setiap kebijakan dan keputusan publik, ada perempuan-perempuan hebat yang tak kenal lelah mendorong perubahan. Mereka bukan hanya memimpin, tetapi juga menumbuhkan inspirasi bagi generasi berikutnya. Diskusi ini menjadi ruang untuk mendengar cerita, tantangan, dan keberanian perempuan dalam dunia politik dan publik, mulai dari peran ganda di rumah hingga perjuangan untuk keterwakilan di parlemen. Kegiatan pada Senin, 22 Desember 2025 ini juga menyoroti pencapaian penting, seperti kuota 30% caleg perempuan, serta berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah politik. Setiap dukungan kita terhadap perempuan adalah langkah nyata memperkuat demokrasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. KPU Kabupaten Gunungkidul mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendorong perempuan sebagai penggerak perubahan dan pemimpin demokrasi, karena saat perempuan maju, bangsa pun berkembang